Gaspolchanel.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini sedang mengidentifikasi lahan maupun gedung yang bisa digunakan untuk Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Sasaran utama Sekolah Rakyat adalah calon siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrem atau dari keluarga rentan kemiskinan. Sekolah ini nanti gratis," kata Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi disela rapat koordinasi dan sosialisasi pembentukan sekolah rakyat, di kompleks Kantor Gubernur Jateng, Rabu 12 Maret 2025.
Ahmad Luthfi mengungkapkan, lahan yang diidentifikasi untuk Sekolah Rakyat tersebut tidak harus aset milik Pemprov Jateng, namun juga bisa dari pemerintah kabupaten/kota.
Rencananya, pembangunan sekolah rakyat maupun revitalisasi gedung untuk sekolah ini dilakukan pada 2025 ini. Adapun pendanaannya berasal APBN.
Ia menambahkan, untuk menyiapkan lahan guna membangun sekolah tersebut tidaklah mudah. Sebab, luas lahan yang harus disiapkan sebagaimana ditentukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebanyak 5-10 hektar.
Luthfi mengaku, Pemprov Jateng mendukung penuh program tersebut. Sebab, hingga kini masih ditemukan banyak warga yang putus sekolah. Bahkan, masih ada banyak gedung sekolah di Jateng yang perlu dilakukan perbaikan.
Menurutnya, adanya Sekolah Rakyat itu akan berperan besar dalam memotong mata rantai kemiskinan di Jateng melalui sektor pendidikan.
Sebagai catatan, angka kemiskinan di Jateng masih di angka 9,58 persen.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf membeberkan, program sekolah rakyat mulai dijalankan pada tahun ajaran 2025/2026.
Untuk tahap awal, akan dimulai dari aset-aset milik Kemensos sebagai lokasi sekolahnya.
Sistem sekolah ini modelnya boarding school (asrama). Kurikulum yang digunakan sebagaimana sekolah unggulan, namun penekanannya adalah pendidikan karakter.
Terkait lahan yang disediakan Pemprov maupun Pemkab, ia belum bisa mengatakan status kedepannya. Ketentuannya masih menunggu finalisasi.
"Seminggu yang akan datang, akan diketahui berapa dari Jateng yang sudah siap. Bisa dalam bentuk gedung yang direvitalisasi atau tanah. Kami tunggu usulan sampai 21 Maret (2025)," tandasnya(ap).***
Reporter : Advianto Pras
Editor : Hermas Krisnawantyo